TEMPO.CO, Jakarta - Omnibus law Undang-undang Cipta Kerja memangkas habis kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang. Dalam UU Cipta Kerja, kewenangan penataan ruang berada di tangan pemerintah pusat. "Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat," demikian tertulis dalam Pasal 9 ayat 1 UU Cipta Kerja yang telah Pemerintahan. Balaikota DKI Jakarta. Dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini menggantikan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Negara Dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Fungsi manajemen perkantoran sangat erat kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ruang lingkup manajamen perkantoran mencakup seluruh aktivitas kantor dan sarana serta prasarana kantor. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN PERUMUSAN ORGANISASI 1. Pengertian Manajemen Kantor Manajemen Kantor adalah Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan pekerjaan ketatausahaan untuk mencapai tujuan yang telah diperkirakan. f Manajemen Kantor adalah seluruh kegiatan penataan yang berhubungan dengan pelaksanaan tatausaha Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, kreativitas, dan kesejahteraan karyawan. Pengertian dari para ahli tersebut menyampaikan bahwa tata ruang kantor melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan ruang di kantor dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, karyawan, dan menciptakan Uv9xMNu.

sebutkan tujuan penataan ruang kantor